Laskarmedia.com, Kabupaten Tangerang,– Keberadaan Gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) Buaran Mangga 4 Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang yang tidak difungsikan sejak 2016 itu, mendapat sorotan dari aktivis dan pemerhati pendidikan di Kabupaten Tangerang.
Salah satunya, Budi Usman, aktivis Tangerang Utara menyikapi persoalan dan polemik lahan SDN Buaran Mangga 4 Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, yang mendapat penolakan dari wali murid.
“Hal itu terjadi diduga karena mendapat penolakan dari orang tua siswa dengan alasan jarak antara sekolah dan tempat tinggal siswa terlalu jauh,” kata Budi Usman kepada Portal Desa, Kamis (27/10/2022).
Budi Usman juga meminta kepada Pemkab Tangerang melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk segera melakukan serah terima bangunan SD Buaran Mangga 4 ke pihak sekolah selaku pengguna bangunan untuk kelancaran proses belajar mengajar.
“Saya juga meminta Pemkab Tangerang segera mengevaluasi kinerja Dindik Kabupaten Tangerang dalam hal ini bidang perencanaan kebijakan sekolah, yang harus lebih optimal dalam proses perencanaan dan penghitungan yang cermat untuk pendirian bangunan sekolah baru,” pintanya.
“Optimalisasi sarana prasarana sekolah yang masih minim fasilitas dukungan belajar mengajar untuk penguatan mutu sekolah menuju pendidikan cerdas dan gemilang,” sambung Budi Usman.
Terpisah, Dosen Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Ahmad Chumaedy, mengatakan, sekolah merupakan lembaga publik yang mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan kepada publik, khususnya pelayanan untuk peserta didik yang menuntut pendidikan.
”Sekolah berfungsi sebagai tempat pembinaan dan pengembangan semua potensi individu terutama pengembangan potensi fisik, intelektual dan moral peserta didik. Selain guru dan peserta didik, sarana dan prasarana juga merupakan salah satu faktor yang menunjang dalam proses pembelajaran,” katanya.
Tanpa itu, kata dia, pendidikan tidak akan tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan sehingga sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran.
“Kasus SDN Buaran Mangga 4 adalah salah satunya, bagaimana sarana menjadi salah satu faktor yang kuat dalam penunjang pendidikan,” ujar pria yang akrab disapa Haji Memed saat dihubungi melalui whatsapp, Kamis (27/10/2022).
Semestinya, lanjutnya, pemerintah dalam hal ini sebelum melaksanakan pembangunan sarana prasana diperlukan studi kelayakan fisibility studies (FS), ada beberapa faktor dalam pembuatan FS tersebut, diantaranya adalah keterjangkauan lingkungan asal sekolah.
“Nah hal inilah yang terjadi saat ini, disaat bangunan sudah jadi warga/wali murid ogah menempatinya karena jangkauan yang jauh dari tempat asal,” tuturnya.
Haji Memed memaparkan, Permendikbud no 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, jelas termaktub pada bab II pasal 4 syarat pendirian satuan pendidikan. Diantaranya, diperlukan hasil FS (studi kelayakan) pada ayat 1 point A soal FS.
Dalam FS dijabarkan pada ayat 2 disebutkan harus: A. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis; B. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya; C. Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut; D. Data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
“4 point ini yang kiranya diperlukan dalam FS oleh pihak pemerintah. Jadi jika disimpulkan apakah pemerintah sudah mempertimbangkan FS tersebut tidak?, Kalau kondisinya seperti itu maka sepertinya pemerintah tidak mempertimbangkan hal tersebut, karena dari jarak saja sudah tidak comfortable bagi wali murid dan siswa,” paparnya.
“Kiranya pak bupati perlu menyelesaikan hal tersebut dangan memanggil seluruh stakeholder untuk mencari solusi agar bangunan SDN Buaran mangga 4 dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat untuk membongkar bangunan, kan tidak mungkin tapi Pemda harus punya solusi mungkin dengan cara mempersiapkan bus sekolah untuk mengantar jemput anak-anak yang jaraknya jauh dari lokasi sekolah “pungkasnya
(LM-153) Muhamad romli.
