Uang Setengah Miliar Lebih di Dishub Karawang

Berita102 Dilihat

Laskarmedia. com Karawang – Uang Setengah Miliar Lebih di Dishub Karawang Malah Dipake Beli Ini Itu?? Jadi Temuan BPK!

Badan Pemeriksaan Keuangan BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, menemukan adanya kesalahan penganggaran belanja barang dan belanja modal pada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Karawang.16/02/2024

Salah satunya Dinas Perhubungan.Hal tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Karawang tahun 2022.

Berdasarkan hasil”pemeriksaan BPK RI, menunjukan adanya penganggaran belanja di Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang yang tidak sesuai tujuan penggunaannya, terdiri dari Belanja Barang Belanja Modal.BPK RI menemukan, Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai lebih dari setengah miliar rupiah, digunakan Dinas Perhubungan untuk
Pengadaan Barang untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat.Adapun catatan BPK RI diantaranya, Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang malah digunakan untuk membeli Control Box Pelican Crosing sebesar Rp. 26.640.000,00, Controller sebesar Rp. 35.464.500,00, Pengadaan Pemasangan Marka Jalan sebesar Rp.130.568.000.00, Marka Jalan sebesar Rp. 68.332.266,00, Marka Jalan sebesar Rp. 36.041.700,00, Pemelharaan Rambu Tidak Bersuar Rp. 92.130.000,00 dan masih banyak lagi.Pertanyaannya kemudian, bagaimana bisa ada kesalahan penganggaran di Dinas Perhubungan sebesar Rp. 637 160 866, dibelanjakan untuk hal lain, dimana yang seharusnya di rekening Daftar Pelaksanaan Anggaran ( DPA) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) adalah untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin ?
BPK RI mencatat, hal tersebut karena disebabkan, Kepala SKPD terkait dalam hal ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang selaku Pengguna Anggaran (PA) kurang cermat memilih akun atau kode rekening yang sesuai dengan substansi belanja dalam penyusunan Rencana
Kegiatan dan Anggaran (RKA) SKPD. Dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kurang cermat dalam melakukan evaluasi Rencana Kerja Anggaran ( RKA) SKPD yang diajukan oleh PA khususnya terkait penggunaan akun atau kode rekening belanja Oleh karena itu, BPK merekomendasikan Bupati Karawang agar menginstruksikan Kepala Dinas Perhubungan, selaku PA supaya lebih cermat dalam memilih akun atau kode rekening yang sesuai dengan substansi belanja dalam penyusunan RKA SKPD dan TAPD Kabupaten Karawang agar lebih cermat, dalam melakukan evaluasi RKA SKPD yang diajukan oleh PA khususnyă terkait penggunaan, akun atau kode rekening belanja.

Lalu bagaimana tanggapan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang, terkait apa yang menjadi temuan dan catatan BPK RI tersebut ? Ketika dikomfirmasi , Kepala Dinas Perhubungan, Agus lebih memilih membungkam daripada menjelaskan (lm 139)