Persekutuan Adat Suku Mbay Larang Suku Mbare Lakukan Ritual Adat

Daerah, Hukrim1231 Dilihat

Laskarmedia.com, Mbay — Persekutuan Adat Suku Mbay akan melakukan pelarangan terhadap segala macam bentuk seremonial adat yang dilakukan oleh masyarakat adat Suku Mbare di atas tanah ulayat suku Mbay. 

Hal ini disampaikan oleh juru bicara persekutuan masyarakat adat suku Mbay Nikolaus Hema Daeng di kediamannya pada Kamis 21 Oktober 2021.

Sebagai juru bicara Suku Mbay, Nikolaus Hema Daeng mengatakan lokasi yang sekarang menjadi pusat pelaksanaan seremonial dan ritual adat suku Mbare dan seluruh pemukiman masyarakat Kelurahan Towak termasuk tanah yang diserahkan oleh suku mbare kepada Polres Nagekeo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah ulayat milik persekutuan adat suku Mbay. 

“Sebagai juru bicara persekutuan adat Suku Mbay, beberapa hal yang harus saya sampaikan dalam bentuk pernyataan sikap seluruh masyarakat adat Suku Mbay yakniT

Tidakakan memberi ruang kepada pihak manapun khususnya dalam hal ini ketua suku Mbare dan segena anggotanya untuk berbuat sesuka hati diatas tanah Ulayat persekutuan adat Mbay. Karena Suku Mbare tidak sedikitpun memiliki hak untuk menguasai ataupun memiliki tanah ulayat persekutuan adat Mbay, apalagi menyerahkan sebidang tanah kepada pihak lain dalam hal ini pihak Polres Nagekeo. Kami merasa prihatin terhadap sikap Polres Nagekeo yg terlalu gegabah untuk menerima pemberian sebidang tanah dari suku Mbare yang dalam tanda petik bukan penguasa ulayat, tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemda Nagekeo.Seharusnya sebagai institusi penegak hukum, ketika membutuhkan lahan untuk kepentingan publik, urusannya harus dengan Pemda Nagekeo. Ketika Polres sendiri terlibat secara langsung dalam hal pembebasan tanah dan ternyata tidak pada penguasa Ulayat yang sebenarnya dan proses itu sdh terjadi, kemudian dipermasalahkan oleh penguasa Ulayat yang sebenarnya (Persekutuan Adat Suku Mbay), Pertanyaannya, polres dalam hal ini berdiri sebagai apa? Sebagai penegak hukum atau sebagai pihak yg bermasalah? Untuk itu

Atas nama segenap anggota persekutuan adat Mbay kami tegaskan :

  1. Polres Nagekeo kembali ke basic sebagai penegak hukum dan penjaga Kamtibmas.
  2. Bahwa Urusan Pembebasan Lahan adalah urusan Pemda Nagekeo.
  3. Bahwa Suku Mbare tidak berhak untuk menyerahkan tanah kepihak manapun termasuk pihak Polres Nagekeo.
  4. Bahwa Penyerahan Sebidang tanah oleh suku Mbare kepada Polres Nagekeo tanggal 18 Februari 2021 di lokasi Mbungeng Kelurahan Towak harus dibatalkan dan kembali menjadi hak penguasaan persekutuan adat Mbay.
  5. Bahwa Ngandung waning yg didirikan tanpa ijin lembaga persekutuan adat Mbay harus dibongkar karena bangunan adat tersebut selama ini dipakai sebagai tameng untuk menguasai tanah Ulayat milik persekutuan adat Mbay dan melakukan kesalahan menyerahkan tanah ulayat Suku Mbay kepada polres Nagekeo.
  6. Bahwa kami melarang keras saudara ketua suku Mbare dan segenap anggota sukunya untuk tidak melakukan ceremonial tinju adat diwilayah Ulayat persekutuan adat Mbay sejak dikeluarkan surat pernyataan sikap kami dan untuk seterusnya.
  7. Bahwa tanah tanah pekarangan yg sudah disertifikatkan tanpa seijin lembaga persekutuan adat Mbay akan kami perkarakan secara hukum perdata maupun pidana penggelapan tanah ulayat dan atau praktek mafia tanah diatas tanah ulayat Suku Mbay. 

Masih menurut Niko Daeng, pernyataan sikap Persekutuan Adat Suku Mbay terhadap tindakan yang dilakukan Suku Mbare tersebut ditandai dengan penandatanganan oleh seluruh masyarakat adat Suku Mbay yang diwakilkan oleh 48 perwakilan dari 10 anak kampung yakni Kampung Nggolo Mbay (Kampung Mbay), Kampung Lelak, Kampung Mbo’a Tiba, Kampung Kolikapa, Kampung Mbo’a Maki, Kampung Mbo’a Ras/Kampo Ras, Kampung Bago, Kampung Mbaling, Kampung Enek/Ta’ar Wokok dan Kampung Maki Tonggung. 

“Kita tetap mengacu pada wilayah adat yang kita miliki. Semua berawal dari 10 anak kampung tersebut sejak dulu. Ketika pemerintah (Kabupaten Ngada) mulai membentuk desa modern ( Desa Towak), kita masih memberikan toleransi . Namun ketika mereka mulai melakukan ekspansi wilayah pemukiman maupun pertanian dan atau perkebunan, disitulah para pemilik dari masyarakat adat Mbay melakukan pencegahan sejak tahun 1982. Dan sempat diselesaikan oleh pemerintah pada masa Bupati Ngada John Bey dengan beberapa point diantaranya; tinggal sebatas rumah yang sudah ada, tidak boleh ekspansi keluar apalagi melakukan transaksi jual beli atau penyerahan ke pihak lain”.Jelas Niko Daeng. 

Sebagai Juru bicara Persekutuan Adat Suku Mbay, Nikolaus Hema Daeng menegaskan kepada Elias Pita selaku Ketua Suku Mbare akan hal hal sebagai berikut :

  1. Segera membatalkan penyerahan tanah kepada Polres Nagekeo yang dilakukan pada hari Kamis 18 Februari tahun 2021 di lokasi Mbungeng Kelurahan Towak Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo. 
  2. Mendesak Elias Pita dan segenap Anggota sukunya untuk segera membongkar ngandung (bangunan sebagai tempat pelaksanaan ritual tinju adat) Suku Mbare dari lokasi Mbungeng, karena lokasi Mbungeng merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ulayat persekutuan adat Suku Mbay.
  3. Mendesak Elias Pita sebagai ketua Suku Mbare untuk menghentikan seluruh kegiatan seremonial dan ritual adat di Lokasi Mbungeng pada khususnya dan di seluruh wilayah kesatuan hukum adat Suku Mbay pada umumnya sejak dikeluarkan pernyataan sikap ini. 
  4. Mendesak Elias Pita dan segenap anggota suku Mbare untuk melakukan pergantian nama Kelurahan Towak dengan nama aslinya yaitu “Mbungeng” kepada pemerintah Kabupaten Nagekeo.
  5. Mendesak Elias Pita sebagai Ketua Suku Mbare untuk segera menyampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagekeo perihal pembatalan sertifikat tanah yang diberikan kepada masyarakat Kelurahan Towak berdasarkan pengukuran tahun 1984 dan tahun 2017 untuk seluruhnya.
  6. Melarang Ketua Suku Mbare dan seluruh anggota sukunya untuk tidak boleh melakukan aktifitas pengambilan material galian (C) didalam wilayah ulayat persekutuan adat Suku Mbay. 

“Saya harap sdra Elias Pita harus segera melaksanakan beberapa point pernyataan sikap mulai saat ini, untuk sebuah kebaikan bersama”.Tutup Niko Daeng

Sementara itu Elias Pita sebagai Ketua Suku Mbare ketika dikonfirmasi di kediamannya Jum’ad 22 Oktober 2021 mengatakan bahwa tetap akan melakukan semua bentuk seremonial adat di atas tanah ini. Dan dirinya tidak akan mundur dari urusan ini. 

“Sikap saya sebagai Ketua Suku Mbare jelas, apa yang sudah dilakukan tidak akan berubah. Kalau ada yang mau bongkar Ngandung atau apapun itu silahkan, sangat tidak mungkin kami lakukan itu, karena resiko nanti pada kami sendiri, yaitu mati. Mengenai tinju (Mbela) akan tetap diadakan yang rencananya tepat pada tanggal 20 November 2021 nanti. Kalau ada pihak yang merasa memiliki tanah ini, saya ajak kita sumpah adat”.Ungkap Elias Pita. (LM-132)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *