Mas Nadiem Perlu Lakukan Prototipe Kurikulum Tematik MBKM Untuk Atasi Masalah Masyarakat

Iptek, Opini, Pendidikan1127 Dilihat


Catatan : M.Sontang Sihotang (Kabiro Langkat & Binjai)

Laskarmedia.com, Medan  –– Menteri Pendidikan dan Kebidayaan dijuluki dengan Mas Menteri (Nadiem Anwar Makarim, B.A, M.B.A) Kebijakan Akreditasi Perguruan Tinggi.

Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi adalah hal penting yang perlu diperhatikan dan menjadi hal yang perlu dievaluasi oleh sebuah lembaga pendidikan. Akreditasi adalah nilai jual sebuah kampus baik kepada calon mahasiswa, pemerintah, maupun lembaga-lembaga lain yang memiliki hubungan kerjasama.
Upaya meningkatkan akreditasi yang masih rendah dan mempertahankan yang sudah baik adalah keharusan. Bila masih di bawah B, sebuah perguruan tinggi harus berubah dan berbenah secara serius dan bila sudah B akreditasinya maka harus berusaha meningkatkan akreditasi menjadi A. Lalu bagaimana sebenarnya agar akreditasi sebuah kampus cepat meningkat lagi ?.

Ada beberapa sub pokok sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Akreditasi Perguruan Tinggi yang harus dilakukan oleh Perguruan Tinggi dan Program Studi yaitu melalui Instrumen Akreditasi yang disusun berdasarkan interaksi antar kriteria standar di dalam Standar Nasional Perguruan Tinggi (SN-PT).

Standard Perguruan Tinggi merupakan dasar, acuan pokok dalam penyusunan penetapan instrumen akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi yang ditugaskan adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Indoensia.

Instrumen akreditasi perguruan tinggi disusun dan dikembangkan dengan mempertimbangkan kekhususan sistem tata kelola perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Permenristekdikti No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi (Pasal 10), dan Kaedah penilaian dan Penyusunan Instrumen ; PerBAN No. 4 Tahun 2017, tentang Instrumen Akreditasi (Dimensi, Kriteria dan Elemen Penilaian), serta Hubungan antara kriteria akreditasi dengan Standar nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) ; PerBAN No. 2 Tahun 2017, serta kerangka berpikir sistemik kriteria akreditasi (input-proses-output-outcome).

Ada beberapa instrumen akreditasi dalam upaya peningkatan kualitas atau mutunya yakni Kualitas Kurikulum menuju MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka), Kualitas Sumber Daya Civitas Akademika di Kampus (Sumber Daya Manusia / SDM), Kualitas Sarana dan Prasarana (Sarpras), Penelitian dan Pengabdian (Litbang), Sistem Pengelolaan Kampus (Manajemen Kampus).

PR Mas Nadiem Untuk Lakukan Fleksibilitas Kurikulum MBKM

Penulis ingin menyajikan dalam tulisan ini salah satu diantaranya adalah peningkatan kualitas kurikulum yang fleksibel, terlebih dalam upaya menghadapi Kurikulum MBKM.Masalah kurikulum yang paling umum biasanya selain kurang berkompeten adalah masih mengacu pada kepentingan komersial dari lembaga pendidikan sehingga kurang bisa mengakomodir kebutuhan pendidikan yang lebih signifikan.

Semua negara berpacu untuk meningkatkan kualitas hidup warganya dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan. Perkembangan teknologi informasi dan globalisasi tak terelakkan lagi dan menghadirkan tantangan-tantangan baru bagi umat manusia. Indonesia harus dapat mengantisipasi perubahan aktual. Transformasi kurikulum sebagai langkah strategis bangsa menghadapi tantangan abad 21 di rasa sangat penting.
Tantangan tersebut menyangkut cara Perguruan Tinggi (PT) meramu kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan, termasuk lintas program studi.
Kurikulum PT di Indonesia harus dapat mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan modern. Kurikulum harus berubah agar mahasiswa bisa menghadapi tantangan, kurikulum dapat disempurnakan sesuai tuntutan zaman yang ada, agar bisa menciptakan generasi emas yang unggul.
Tantangan baru yang harus dihadapi kampus menyusul kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mas Nadiem Makarim terkait kemerdekaan belajar di Perguruan Tinggi.

Perlunya inovasi Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu belajar mahasiswa. Mutu pembelajaran untuk mahasiswa melalui komitmen proses belajar mengajar yang berpengaruh terhadap kualitas hasil pembelajaran mahasiswa.

Kualitas hasil pembelajaran sangat ditentukan dari kurikulum. Pada dasarnya kurikulum harus dikonsultasikan dan dikembangkan dengan baik, di buat berdasarkan riset yang valid, sehingga terdapat fleksibilitas dalam Materi Ajar dan ekspektasikan pada mahasiswa agar berkompetensi.

Kurikulum harus fleksibilitas maksudnya, kurikulum harus dikonsultasikan kepada Tim Pakar, disampaikan, dari dosen ke mahasiswa, disesuaikan dengan konteks lingkungan, masalah sosial serta isu-isu yang bisa di eksplorasi mahasiswa.

Kurikulum yang fleksibilitas justru sangat penting, harus ada, sebab, jika kita memilih masalah yang relevan, yang menjadi perhatian dan bermakna buat mahasiswa, maka mereka bisa belajar dengan baik dan mengembangkan keterampilan bertanya. Ini sumbangsih positif bagi proses pembelajaran (Robert 2021).

Mendikbud Mas Nadiem Makarim mengeluarkan empat kebijakan kemerdekaan belajar di PT. Kebijakan ini antara lain, PT wajib memberikan hak bagi mahasiswa (sukarela), berupa pengambilan Satuan Kredit Semester (SKS) di luar perguruan tinggi terhitung sebanyak tiga semester.

Mahasiswa juga dapat mengambil SKS di program studi (prodi) lain sebanyak tiga semester dari total semester yang harus ditempuh. Contoh kegiatan selama tiga semester yang dapat dilakukan yakni magang, proyek di desa, mengajar, pertukaran pelajar, penelitian, wirausaha, serta proyek independen, dan kemanusiaan. Terkait magang, ini bisa dilakukan dengan perusahaan, organisasi non-pemerintah yang telah berjejaring dengan PT.

Solusi untuk Mas Nadiem

Kebijakan Mendikbud Mas Nadiem Makarim perlu diiringi intervensi khusus atau tim pendamping di kampus sampai Prodi. Hal tersebut diperlukan karena keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan masalah jaringan kerja sama ke berbagai Universitas, Istitusi dan sejumlah
perusahaan .

Kendala ini membuat mahasiswa tak bisa menikmati hak belajar di luar perguruan tinggi. Mendikbud harus memastikan semua kampus bisa memperoleh peluang atau kesempatan yang sama dengan kampus di Jawa atau Jakarta untuk masuk atau magang ke sejumlah perusahaan atau organisasi publik maupun non-pemerintah yang besar.

Mendikbud perlu memetakan masalah Universitas berdasarkan need analysis assessment, dari aspek kesesuaian, keperluan, seperti, data profil, kerja sama, pembangunan infrastruktur, kebutuhan kampus, serta kompetensi pengajarnya, dan lain-lain.

Kebijakan MBKM perlu diikuti dengan perubahan kurikulum yang tematik, yang di susun oleh Tim Pakar di tingkat Kementerian, selanjutnya disosialisasikan dan ada proses pendampingan di tingkat PT sampai Prodi di setiap Universitas, Institut, Sekolah Tinggi atau Politeknik.

Kebijakan MBKM tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada PT. Kebijakan MBKM harus tetap memperhatikan Penilaian Analisis Kebutuhan (Need Analysis Assessment) yakni kompetensi keilmuan yang sesuai dengan keperluan dunia kerja, membuka lebar kesempatan mahasiswa untuk mengetahui basis masalah di masyarakat, agar dapat menggali ilmu serta pengalaman dari berbagai hal. Perlunya Mas Nadiem, memberi resolusi untuk penguatan MoU dan MoA kepada seluruh Universitas sampai Prodi, dengan mengusung tema dikaitkan dengan berbagai sektor yang masih bermasalah untuk lingkup Indonesia, seperti masalah kemiskinan di berbagai sektor, masalah limbah di berbagai sektor, masalah kepupusan sumber, masalah digital pelayanan publik, dan banyak lagi. Sekian, terima kasih.

Dr.Muhammad Sontang Sihotang, S.Si., M.Si (Cluster Riset Grassroots Innovation untuk Prototipe Produk Pesisir – Universitas Sumatera Utara (USU) – Medan
Kepala Laboratorium Fisika Inti (Nuclear Physics), anggota Pusat Unggulan IPTEK (PUI) Karbon / Green Chitosan & Advanced Materials-Universitas Sumatera Utara – Medan 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *