LSM JANGKAR Sorot Pemda Takalar Terkesan Tarik Ulur Kepentingan, Abaikan Konsep Berbasis Kinerja

Berita96 Dilihat

Laskarmedia.com.Takalar-Konsep tata kelola Pemerintahan Kabupaten Takalar selama kurang lebih enam bulan dinahkodai Pejabat (Pj) Bupati Takalar Dr. Setiawan Aswad, M.Dev.,Plg, menimbulkan berbagai macam isu ditengah-tengah masyarakat, terkait kebijakan yang jauh dari ekspektasi dan harapan masyarakat Takalar. Dimana hingga saat ini hanya sebatas menyuguhkan konsep tanpa adanya terobosan ataupun akselerasi pembangunan untuk kemajuan daerah.

Terkesan tarik ulur penerapan sistem pemerintahan antar birokrasi di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta sinergitas dengan Forkopimda dan seluruh pemangku kepentingan, dalam hal memadukan program-program pembangunan dengan harapan dapat meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan sehingga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, hingga saat ini belum terlihat, sehingga menjadi masalah tersendiri dan terkesan terjadi tarik ulur kepentingan, hingga menjadi sorotan ditengah-tengah masyarakat, dan muncul persepsi bahwa pemerintahan saat ini hanya sekedar menyuguhkan konsep tanpa melaksanakan program kerja yang sudah seharusnya berjalan.

Terkesan tidak matangnya perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja serta kapasitas dan komitmen pemangku kebijakan sehingga kegiatan pembagunan fisik nyaris terabaikan sehingga isu liar pun berseliweran dimana-mana dan menjadi topik pembicaraan serta menjadi kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat, padahal APBD Kabupaten Takalar tahun 2023 cukup besar. Kekhawatiran ini cukup mendasar dimana kegiatan-kegiatan fisik setiap OPD belum nampak hingga hari ini padahal proses tender yang cukup membutuhkan waktu, disisi lain tidak terasa waktu masuk pembahasan anggaran perubahan lagi, dan jika hal ini berlarut-larut pemerintah pusat lewat Kementerian Keuangan akan memberi sanksi penalti jika tidak maksimal dalam melakukan penyerapan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Ditempat terpisah, Sahabuddin Alle selaku ketua LSM. Jaringan Penggiat Anti Korupsi dan Kriminal (JANGKAR), yang selama ini getol mengawal setiap kebijakan birokrasi di Butta Panrannuangku, saat dikonfirmasi langsung di salah satu warkop di Kabupaten Takalar mengatakan bahwa, “Konsep manajemen birokrasi berbasis kinerja Pemerintah Kabupaten Takalar selama kurang lebih enam bulan dinahkodai Pejabat (Pj) Bupati Takalar Dr. Setiawan Aswad, M.Dev.,Plg, jauh dari ekspektasi dan harapan masyarakat Takalar, padahal harapan sebahagian besar masyarakat Takalar awalnya cukup besar dan berharap banyak Pemerintahan saat ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terintegrasi di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) yang akan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, yang bertujuan meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan sehingga dapat merangsang capaian pertumbuhan ekonomi di daerah. Namun kenyataannya hingga saat ini pemda hanya sekedar sibuk mengutak-atik konsep tata kelola Pemerintahan dan terkesan mengabaikan program kegiatan yang seharusnya sudah berjalan”.Pungkas, Sahabuddin Alle

lanjutnya, “Saya sangat berharap pemerintahan saat ini lebih fokus melaksanakan program kerja yang sudah seharusnya berjalan sehingga belanja APBD bisa dioptimalkan untuk pembangunan sehingga efek multiplier-nya bisa dinikmati masyarakat setempat dalam bentuk kesejahteraan yang merata. Jangan sampai Kementerian Keuangan memberi sanksi penalti jika tidak maksimal dalam melakukan penyerapan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Yang berdampak buruk pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Butta Panrannuangku. Belum lagi isu adanya indikasi anggaran akan di parsialkan lantaran pergeseran belanja juga kekhawatiran proses pekerjaan tidak tepat waktunya dimana proses tender tersebut minimal membutuhkan waktu sebulan dan ini bisa berdampak timbulnya permasalahan baru. Mirisnya lagi isu liar yang berseliweran mencatut nama pejabat ataupun lembaga/institusi atas kepemilikan proyek menjadi perhatian khusus dimana kegiatan belum ditender namun sudah ada pemenangnya dan isu ini tidak akan berhenti jika program kegiatan tersebut belum dieksekusi. Satu lagi pemda Takalar jangan baperan ataupun anti kritik, sebab pendapat dan kritik terhadap pemerintah bukanlah tindakan kriminal namun hanyalah sebuah kontra narasi dari masyarakat ke pemerintah jangan sampai demokrasi kita mundur kembali”.Tutupnya. (LM 095) TS