Laskarmedia.com Karawang – Tegas ! Diduga Langgar Aturan Pemilu, KPU Karawang Resmi Nonaktifkan Lima Anggota PPK”Kabar mengejutkan datang dari KPU Kabupaten Karawang, dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengambil tindakan tegas dengan nonaktifkan sementara lima anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kelima anggota PPK ini diduga kuat melakukan pelanggaran terkait dengan pemilihan umum (Pemilu), yang meliputi pemindahan suara caleg dan suara partai politik Komisioner Divisi Pengawasan dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kabupaten Karawang, Ikmal Maulana, secara resmi mengumumkan penonaktifan tersebut di hadapan sejumlah media pada Senin sore, 4/3/2024 .
Menurut Ikmal, setelah melalui proses pemeriksaan dan klarifikasi, KPU Karawang memutuskan untuk memberlakukan sanksi nonaktif sementara terhadap kelima anggota PPK yang terlibat “Setelah kami lakukan pemeriksaan dan klarifikasi, kami jatuhkan sanksi nonaktif sementara kepada lima anggota PPK tersebut,” kata Ikmal Lebih lanjut, Ikmal menjelaskan bahwa dua PPK berasal dari Pakisjaya, satu dari Lemahabang, dan dua dari Cikampek, meskipun penonaktifan tersebut bersifat sementara, Ikmal menegaskan bahwa proses lebih lanjut akan dilakukan setelah pleno rekapitulasi tingkat kabupaten”Proses tersebut meliputi sidang pemeriksaan yang akan menentukan apakah anggota PPK tersebut akan diberhentikan secara tetap atau tidak.Itu semuanya adalah wewenang Bawaslu dan Gakkumdu yang akan menentukan apakah ada pidana pemilu atau tidak,” tambah Ikmal”Dalam penanganan kasus ini, KPU Kabupaten Karawang menjunjung tinggi aspek etika, beliau menekankan bahwa jika ada anggota PPK yang diberhentikan secara tetap, mereka tidak akan lagi dapat menjadi penyelenggara pemilu selamanya .
Di sisi lain, Ikmal membantah adanya laporan tentang beberapa anggota PPK yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian Penonaktifan sementara lima anggota PPK ini merupakan langkah serius dari KPU Kabupaten Karawang dalam menegakkan aturan dan menjaga integritas pemilu, semoga langkah-langkah yang diambil dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran serta memastikan keberlangsungan proses pemilu yang adil dan transparan, “Ujarnya (lm 139)
