Kasus Dugaan Korupsi BPBD Nagekeo tahun 2019 kembali Mencuat Di Pembahasan RAPBD 2022

Berita, Daerah, Politik598 Dilihat

LaskarMedia.Com – Mbay, Kasus dugaan korupsi Dana Tanggap Darurat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nagekeo tahun 2019 yang santer diberitakan sejumlah media beberapa waktu lalu kembali mencuat pada sidang pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2022.L

Dugaan kasus korupsi tersebut kembali muncul di permukaan setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nagekeo mengusulkan anggaran 1.3 Miliar rupiah dalam pembahasan RAPBD 2022 untuk membayar utang pihak ketiga yang belum lunas.

Anggaran yang diusulkan tersebut untuk pembayaran pihak ketiga dengan nomenklatur utang alat berat ( exavator). Total Anggaran yang diusulkan di RAPBD Tahun Anggaran 2022 tersebut senilai 1,3 miliar.

Hal itu memantik Pimpinan DPRD Nagekeo dan sejumlah anggota banggar lainnya memberikan komentar dan mengambil sikap tegas dengan menolak bahkan mencabut anggaran tersebut.

Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nagekeo Marselinus F Ajo Bupu dengan tegas menolak usulan anggaran untuk pembayaran exavator terkait pekerjaan penanggulangan Bencana Alam di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nagekeo tahun anggaran 2018 dan 2019.
Hal tersebut dinilainya masih dalam proses penyidikan Aparat Penegak Hukum dan belum ada SP3.

Demikian disampaikan Marselinus F. Ajo Bupu selaku Ketua DPRD Nagekeo pada sidang pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2022 Minggu 28/11/2021 di Ruang Paripurna DPRD Nagekeo.

“Saya mau nyaman, jangan seret saya dengan persoalan tidak jelas. Persoalan ini kan tahun 2019, kenapa tahun 2020 tidak dibahas, lalu muncul di RAPBD 2022. Apakah tercatat tidak di neraca piutang daerah. Dan kasus ini sedang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Saya harap tidak usah dibahas lagi, dan saya cabut uang 1.3 miliar itu”. Tegas Marselinus

Senada dengan Ketua DPRD Nagekeo, Kristianus Du’a Wea juga mengemukakan pendapat yang sama. Kristianus mengaku,bahwa dirinya pernah dipanggil sampai 3 kali untuk diminta keterangan sebagai saksi.

“Tahun 2020, saya dipanggil pihak Jaksa 3 kali untuk diminta keterangan sebagai saksi. Karena waktu itu saya sebagai pimpinan sidang banggar. Kita menanti penyelesaian nya seperti apa dulu baru bisa bayar. Bahwa sudah ada keputusan dari APIP iya, tapi tetap menunggu keputusan dari APH”.Terangnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu anggota Banggar Antonius Moti.
Menurut Antonius, pada LKPJ Bupati tahun 2020 tidak tercantum dalam dokumen LKPJ terkait dengan utang exavator di BPBD.

“Kaitan dengan utang exavator tidak pernah dibicarakan dalam pansus LKPJ Bupati tahun 2020. Saya sendiri yang ketua pansus LKPJ di tahun 2020. Apalagi persoalan ini sedang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dan statusnya masih dalam penyidikan”.ungkapnya. (LM/132)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *