IBUKOTA PROVINSI KEPULAUAN FLORES, LEBIH TEPATNYA DI FLORES. SEKRETARIS DPW PKS NTT: MBAY LAYAK JADI IKP

Pembangunan971 Dilihat

LASKARMEDIA.COM,MBAY-Perjuangan Aspirasi Pembentukan Daerah Persiapan Provinsi Kepulauan Flores sebagai pemekaran dari Provinsi NTT, terus dikobarkan oleh Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Flores ( P4KF) dibawah kepemimpinan Adrianus Jehamat, A.Md selaku Inisiator sekaligus Ketua Umum P4KF.

Dalam rangka terwujudnya Visi PKF Defenitif selambatnya 2028, Ketum P4KF berupaya menggalang dukungan dari seluruh partai politik tingkat kabupaten di Kepulauan Flores maupun tingkat Provinsi NTT, termasuk dari DPW PKS NTT.

Didampingi Wakil Rektor Universitas Karya Darma Kupang, Drs. Paul Pieter Djoka,MT selaku Tim P4KF Kupang, Ketum P4KF menyambangi Sekretariat DPW PKS NTT di Kupang, Senin 19-10-2022.

Dalam pertemuan ini, Ketum P4KF menyampaikan surat perihal mohon Dukungan Politik Pembentukan Daerah Persiapan Provinsi Kepulauan Flores dengan tujuan Ketua DPW PKS NTT.

“Surat ini diterima oleh Sekretaris DPW PKS NTT, Sukirman didampingi anggota Bapilu PKS NTT, Samsul Ali”.kata Adrianus Jehamat langsung dari Kupang.

Kirman, demikian sapaan akrab Sekretaris DPW PKS NTT berkomitmen untuk meneruskan surat ini sekaligus melaporkan maksud dan tujuan surat P4KF kepada Ketua DPW PKS yang saat ini sedang berada di luar daerah untuk disikapi secara resmi oleh PKF.

Pihaknya menyebutkan bahwa PKS di Kepulauan Flores juga menyatakan sikap sangat mendukung terbentuknya PKF sebagai pemekaran dari Provinsi NTT dalam rangka percepatan pembangunan, pendekatan pelayanan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat KEPULAUAN FLORES .

Bicara soal calon ibukota PKF, Kirman berpendapat bahwa lebih ideal di Pulau Flores, bukan diluar Pulau Flores

“Namanya Saja Provinsi Kepulauan Flores, ya ibukotanya mesti di Pulau Flores, bukan di luar Pulau Flores ,” ungkap Kirman Sekretaris DPW PKS NTT ini.

Secara spesifik dirinya menyebut Kota Mbay sebagai wilayah ideal untuk ibukota PKF dengan pertimbangan antara lain, Pemkab Nagekeo sudah menyatakan ketersediaan lahan bersertifikat BPN untuk Calon Ibukota PKF.

Kemudian wilayahnya cukup luas dan letaknya berada di tengah Kepulauan Flores. Penunjukan Lembata sebagai ibukota PKF dinilai oleh Sekretaris PKS sebagai bentuk penilaian harus sekaligus satir atau sindiran terhadap P4KF.

Soal nama Kepulauan, dirinya sangat setuju bahwa tambahan kata Kepulauan untuk PKF itu akan berimbas secara positif dari sisi peroleh anggaran dari Pemerintah Pusat. Sebab, menurutnya, saat ini pemerintah berkomitmen untuk memberikan perhatian ekstra pada daerah di Indonesia yg berkategori kepulauan. Hal ini dilegitimasi oleh UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU ini , setiap daerah berkategori kepulauan akan mendapatkan aplikasi APBN dalam jumlah yang relatif lebih besar karena mempertimbangkan luas wilayah lautan selain daratan.

“Bahwa saat ini ada moratorium atau penghentian sementara pemekaran wilayah administratif pemerintahan, tetapi mengapa Papua bisa dimekarkan ? Oleh karena itu, kita berharap agar Pemerintah bisa menunjukan politikal memberikan perlakuan yang sama terhadap daerah lain di Indonesia termasuk secara khusus pada aspirasi masyarakat, akan pentingnya pemekaran wilayah administratif pemerintahan Provinsi NTT menuju terbentuknya PKF”.tambah Kirman.

Dirinya juga menegaskan bahwa dari sisi persyaratan Flores sudah sangat layak menjadi sebuah provinsi baru di Indonesia.

“Salam Satu Tekad Menjemput PKF Defenitif Selambatnya 2028”.tutupnya.(LM/132).