DPD LSM LIRA Kabupaten Langkat Minta Inspektorat Limpahkan Hasil Pemeriksaan Dugaan Korupsi Kades Halaban ke APH

Laskarmedia.com Langkat – Terkesan lamban terkait penanganan dan pemeriksaan terkait dugaan proyek fiktif DD di Desa Halaban, Kecamatan Besitang,Kabupaten Langkat, membuat Ketua DPD LSM LIRA Kabupaten Langkat Khairudin AW.S.P.d merasa kesal dan menyampaikan komentarnya,”

Terkait dugaan korupsi anggaran dana DD/ADD Desa Halaban DPD LSM LIRA mendesak Pihak Inspektorat dan Polres Langkat untuk segera Tangkap dan memeriksa oknum Kades Halaban yang di duga keras melakukan penyimpangan Anggaran DD/ADD dengan indikasi Proyek Fiktif,” ujarnya.

Hal ini disampaikan Khairuddin,AW saat di temui awak media di Stabat, Selasa ,(09/07/2024).

“Kami akan terus memantau perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi ini,lanjut Khairuddin, jangan sampai kasus ini di peti Es kan dan terjadi ” pembiaran “. Jika ada ter-indikasi terjadi ” Pembiaran ” maka kami akan lakukan langkah tindak lanjut dengan membuat laporan ke KPK dan juga kementrian,” tegas Aktipis Langkat tersebut.

Sebelumnya beredar pemberitaan di media cetak dan online,terkait proyek fiktif DD Desa Halaban di periode 2018 – 2023.

Hal ini usai tim Inspektorat turun dan mengecek fisik di dusun – dusun yang Ter indikasi ada dugaan korupsinya
” Berdasarkan surat dari Polres Langkat terkait permintaan Audit khusus ke kita,sudah kita tindak lanjuti dan kita sudah turun melakukan cek fisik semua apa yang menjadi pokok aduan di Desa Halaban,” ujar Irban V Saifullah.

Pada saat timnya turun,mereka juga minta beberapa berkas kepihak desa,diantaranya SPJ.

Diketahui SPJ merupakan bentuk Laporan Pertanggung Jawaban secara formal. atas kegiatan yang disertai anggaran.

” Kemudian saat ini,kami masih memverifikasi berkas RAB Desa Halaban.Setelah selesai,baru kami melakukan klarifikasi kepada pelaksana kerja,siapa – siapa saja pelaksananya,” ujar Saifullah.

” Setelah semuanya selesai,nanti terbit yang namanya LHP dari Inspektorat,baru kita berikan sama yang meminta audit, dalam hal ini Polres Langkat,” sambungnya.

Selain itu,perlu diketahui laporan permintaan Audit dari Polres Langkat dan masuk Inspektorat tertanggal 17 April 2024.

Meski demikian,sampai saat ini,Kades Halaban belum dipanggil untuk dimintai keterangannya.” Kepala Desa belum kita panggil,tapi sewaktu kita turun ke lokasi, Kades ada,” jelas Saifullah.

Dikabarkan sebelumnya penggunaan DD sejak tahun 2018 -2023 di Desa Halaban,diduga kerap di-mark up,bahkan proyek atau pembangunan tidak dilaksanakan alias fiktif.

Seperti : pengerasan badan jalan Dusun V Kebun Buah,Desa Halaban TA 2020,yang dikerjakan dalam 3 tahap.

Menurut informasinya yang didapat di lapangan dari wartawan dan warga yang berdomisili di Dusun tersebut,pengerasan badan jalan hanya dilakukan 1 kali atau 1 tahap.”Dari total Rp 510 juta, dan diduga hanya sekalipengerasan jalan (Rp 170 juta).

TA 2022 -2023 Desa Halaban, kembali menganggarkan pengerasan jalan Usaha Tani yang berada di Dusun V Kebun Buah,sebesar Rp 427 juta.Ternyata pengerasan jalan Usaha Tani tersebut diduga tidak dikerjakan alias FIKTIF.

Selain dari itu,pada tahun 2021 Pemdes Halaban juga menganggarkan untuk pembangunan jembatan di Dusun I – II.” Setelah dilakukan cek, laporan realisasinya sebesar Rp 134 juta.Sementara,tak pernah ada jembatan di Dusun tersebut.

Dengan demikian,warga mengatakan dugaan proyekfiktif maupun yang di mark up dari DD sejak tahun 2019 – 2023,mencapai 1 Miliar lebih.

Perlu diketahui laporan permintaan Audit dari Polres Langkat masuk ke Inspektorat tertanggal 17 April 2024.
Dikabarkan sebelumnya penggunaan DD sejak tahun 2018 -2023 di Desa Halaban,diduga kerap di-mark up,bahkan proyek atau pembangunan tidak dilaksanakan alias fiktif.

Seperti : pengerasan badan jalan Dusun V Kebun Buah,Desa Halaban,yang dikerjakan dalam 3 tahap.
Pengerasan badan jalan hanya dilakukan 1 kali atau 1 tahap.”Dari total Rp 510 juta, setau kami hanya 1 kali ada pengerasan jalan (Rp 170 juta ),selebihnya gak ada pengerasan jalan di Dusun tersebut
TA 2022 -2023 Desa Halaban, kembali menganggarkan pengerasan jalan Usaha Tani yang berada di Dusun V Kebun Buah,sebesar Rp 427 juta.

Ternyata pengerasan jalan Usaha Tani tersebut diduga tidak dikerjakan alias FIKTIF.

Selain dari itu,pada tahun 2021 Pemdes Halaban juga menganggarkan untuk pembangunan jembatan di Dusun I – II.” Setelah d cek, laporan realisasinya sebesar Rp 134 juta.Sementara,tak pernah ada jembatan di Dusun tersebut.

Dengan demikian, proyekfiktif maupun yang di mark up dari DD sejak tahun 2019 – 2023,mencapai 1 Miliar lebih.” akhir Khairudin AW. (LM- 025)