Abaikan undangan Camat Aesesa, Niko Daeng : Bentuk Pembangkangan Terhadap Pemerintah

Daerah, Politik753 Dilihat
Kapolsek Aesesa AKP Eduardus Nuru dan Camat Aesesa Yakobus Laga Kota pada saat menerima masyarakat Adat Suku Mbay.

LaskarMedia.Com, Mbay –– Masyarakat adat suku Mbay melalui juru bicaranya Nikolaus Hema Daeng mengatakan sikap yang ditunjuk oleh pihak suku Mbare merupakan pembangkangan terhadap negara dan pemerintah dalam hal ini selaku penyelenggara rutinitas tugas kepemerintahan. Pasalnya, suku Mbare tidak mengindahkan panggilan pemerintah kecamatan melalui surat undang untuk melakukan rapat tatap muka bersama masyarakat adat suku Mbay perihal persoalan tanah ulayat.

Padahal, melalui pemerintahan kelurahan Towak maupun pemerintahan Kecamatan Aesesa, telah melakukan pendekatan baik lisan maupun tulisan untuk menghadiri tatap muka bersama masyarakat adat suku Mbay di Kantor Camat Aesesa yang digelar Selasa 10 November 2021.

Ketidakhadiran pihak Mbare dalam memenuhi undangan yang difasilitasi oleh camat Aesesa tersebut, menurut Niko Daeng, merupakan sikap tidak etis dan sedang melemahkan pemerintahan kecamatan dan negara dalam menjalankan tugas kenegaraan maupun kepemerintahan. Hal tersebut kata Niko Daeng, pihak Mbare tidak memiliki budaya komunikasi yang baik dalam menyelesaikan sebuah persoalan.

“Yang jelas hari ini kami sangat marah. Kami minta pemerintah harus bersikap tegas dan adil terhadap perilaku perilaku pembangkangan seperti ini. Bagaimana sebuah persoalan bisa diselesaikan apabila pihak pihak yang terlibat bersikap melawan pemerintah. Inilah yang saya katakan pembangkangan. Tidak memenuhi undangan pemerintah sama dengan tidak menghargai keberadaan pemerintah apalagi tanpa memberikan alasan yang jelas”.Tegas Niko Daeng.

Nikolaus H Daeng juga mengatakan, bahwa Suku Mbay tidak pernah bersepakat dengan Desa Towak tentang batas wilayah administrasi. Wilayah tempat tinggal masyarakat towak tersebut hanya sebatas untuk mendekatkan pelayanan administrasi, sebab diluar dari pada itu masuk dalam wilayah administrasi kelurahan Mbay II dan Mbay I.

“Faktanya memang demikian, Sebagai contoh: kampung Dheru masuk kelurahan Towak. Diluar kampung Dheru wialayah administrasi Mbay I, dan bagian barat dan di sekelilingnya itu masuk wilayah Mbay 2”.papar Niko Daeng.

“Larangan sudah sejak tahun 1982,dan tidak pernah diindahkan. Tahun 1984 mereka undang pertanahan untuk lakukan pengukuran dan dicegah oleh persekutuan adat Mbay, namun tetap mereka lakukan pengukuran secara diam diam. Tahun 1996 bangun ngandung secara diam diam di tempat tinju yang ada sekarang yaitu di Wewoloe.Dan tahun ini akan kita lakukan hal yang sama. Dan perlu saya ingatkan, nama asli daerah itu bukan Towak, tapi Mbungeng”.papar Nikolaus

Nikolaus H Daeng juga mengatakan, bahwa sejak penentuan desa modern, wilayah desa Towak berada dalam wilayah adminis

Hal yang sama juga ditegaskan oleh salah satu tokoh masyarakat adat Mbay, Muhamad Saman Jogo di hadapan Camat Aesesa dan Kapolsek Aesesa. Kata Saman Jogo, pihak suku Mbay tidak akan melarang seremonial adat suku Mbare, asalkan diselenggarakan pada tempatnya yakni di Nggolo Ojang, bukan di atas tanah ulayat suku Mbay. Menurutnya, sangat tidak logis apabila suku Mbare melaksanakan berbagai ritual adat dan budayanya diatas tanah milik suku lain.

Suku Mbay ketika bertemu camat Aesesa di Kantor Camat Aesesa Selasa 10 November 2021.

Saman Jogo berharap kepada pemerintahan Kecamatan Aesesa untuk memastikan tanggal 20 November nanti, suku Mbare tidak boleh melakukan gelar tinju adat di Wewoloe.

“Boleh menjalankan ritual tinju adat,atau ritual adat apa saja, asalkan di kampung asli mereka, yaitu di Nggolo Ojang, bukan diatas ulayat Suku Mbay. Karena mereka datang dulu hanya diizinkan tinggal dan kerja sawah, bukan untuk mendirikan tempat ritual dan melaksanakan ritual budaya.Dan kami berharap kepada pak kapolsek maupun bapak camat, untuk memastikan kepada kami bahwa tanggal 20 November suku Mbare tidak lakukan tinju adat”.Ujar Saman Jogo.

Di tempat yang sama, Camat Aesesa Yakobus Laga Kota juga kesal dan merasa tidak dihargai oleh pihak suku Mbare, karena tidak memenuhi undangan pertemuan tersebut.Kata dia, sudah lakukan pendekatan berulang ulang untuk bisa dipertemukan dengan suku Mbay, namun sampai hari ini tidak juga hadir.

“Saya terus terang saja, hari ini dan beberapa hari ke depan jadwal kerja saya sangat padat.Selain urusan Mbay dan Mbare, saya juga sedang mengurus persoalan waduk Lambo.Dan ketidakhadiran mereka tanpa alasan yang jelas”.Tutur Yakobus Laga

Yakobus berjanji, di hadapan masyarakay Mbay dan disaksikan oleh Kapolsek Aesesa, sebelum tanggal 20 November, dirinya bersama pihak kepolisian, akan lakukan pendekatan persuasif, sehingga kedua belah pihak bisa dipertemukan kembali.

Pendapat lain datang dari Kepala Kepolisian Sektor Aesesa, AKP Eduardus Nuru ketika memberikan pendapat dihadapan masyarakat Mbay. AKP Eduardus menjelaskan perihal penyerahan tanah yang dilakukan oleh pihak suku Mbare kepada pihak kepolisian pada tanggal 18 Februari 2021.

“Saya mau sampaikan di hadapan bapak bapak semua dari Mbay, bahwa tanah yang diberikan oleh suku Mbare beberapa bulan lalu, kita dari kepolisian tidak terima, karena akan menimbulkan persoalan di kemudian hari”.Jelas AKP Edu.

Sementara itu Ketua Suku Mbare Elias Pita pada tanggal 22 Oktober 2021 lalu mengatakan bahwa pihaknya dan seluruh anggota suku akan tetap selenggarakan tinju adat seperti biasa di tempat yang sama.

“Sebagai ketua suku Mbare,sikap saya jelas akan tetap gelarkan tinju adat sebagaimana biasanya. Apa yang sudah saya katakan dan sudah kami lakukan, tidak akan saya mundur”.imbuhnya dikediamanya beberapa waktu lalu. (LM/132)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *